PANSUS PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN RIAU MENJADI SOROTAN PEMERHATI ORMAS INDONESIA

banner 160x600

riaubertuah.id

PEKANBARU, Riaubertuah.id – Bertempat di Ruang Komisi I Gedung DPRD Riau Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Zulfi Mursal S.H., melakukan diskusi virtual bersama Nara Sumber dari Kemendagri Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Drs. Lutfi T.M.A., M.Si., Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang diwakili oleh Koordiantor FITRA Riau Triono Hadi, Direktur Executive Yayasan Persahabatan Indonesia – Kanada (YAPIKA), Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, dengan moderator panduan Riza Abdali Imadudin Staf Divisi Advokasi, Riset, dan Kampanye YAPIKA yang sekaligus tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).

Banyak hal hangat yang dibahas para pakar dan peneliti sesuai bidangnya masing-masing.

Seperti tanggapan FITRA Riau melalui wakilnya Koordiantor FITRA Triono Hadi menyampaiakan ada 4 poin penting dalam catatan paparanya terkait penyusunan Pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di ruang diskusi online ini.

“FITRA Riau disini menemukan adanya 4 catatan penting terkait Raperda Pansus Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang sedang bergulir saat ini antara lain ; Pertama, naskah teknis tidak menggambarkan berdasarkan urgent dibuatnya perda ini di Riau, Kedua, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU-IX/2005, Ketiga, Konteks hukum yang belum jelas dan multi tafsir, dan yang terakhir sangat berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, ruang gerak aktivitas organisasi Masyarakat Sipil “OMS”, kata Triono panjang lebar.

“Kesimpulanya menurut hemat kami ini belumlah penting dan urget untuk saat ini keberadaan Perda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Riau”, ucap Triono lagi.
Terkait 4 catatan tajam dari FITRA Riau yang mengatakan bahwa Raperda ini belum penting untuk dihadirkan di Bumi Lancang Kuning riaubertuah.id minta tanggapan kepada Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Zulfi Mursal S.H., sesaat seusai diskusi online berakhir.

“Pada dasarnya kita menerima segala masukan namun raperda ini merupakan regulasi ditingkat daerah dan amanah kemendagri khususnya Dirjen Ormas. Nah, untuk menyambung persoalan-persoalan yang terajadi telah diatur dalam UU No.16 tahun 2017 mestinya harus ada regulasi tingkat bawah yang seharusnya diikuti oleh seluruh ormas yang ada di level-level pemerintah daerah”, terang Zulfi Ketua Fraksi Partai PAN.

“Kita akan tetap teruskan sampai ada hal yang tidak dapat tidak yang membuat Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini harus dibatalkan. Namun kami berprinsip ini akan kami teruskan hingga adanya regulasi yang memayungi antara ormas dengan pemerintah dan pemerintah dengan ormas”, jelasnya panjang lebar.

“Tujuannya tentu juga untuk menertibkan ormas-ormas yang sudah melenceng dari AD/ART tujuan didirikannya ormas tersebut, misalnya dalam AD/ART tertera berbuat untuk kemaslahatan umat pada prakteknya malah menggerogoti masyarakat”, imbuh legislator anggota Komisi I ini.

1595743034-RiauBertuah co-GAMBAR KEDUA

“Contoh terbaru yang miris sekali terajdi di Kabupaten Inhu terhadap 64 Kepala Sekolah yang memutuskan mengundurkan diri karna diduga diperas oleh oknum salah satu ormas yang bekerjasama dengan oknum suatu instansi tertentu dengan membuka borok-borok sekolah, tentu dengan kejadian ini Kepala Sekolah merasa diintimidasi, ketakutan dan setuju untuk menyerahkan sejumlah uang kepada oknum ormas tersebut”, sampai Zulfi.

“Ada juga adanya ormas-ormas yang meminta sumbangan-sumbangan kepada pemilikpemilik usaha untk kegiatan ormasnya, Namun meskipun ini tergantung dengan si pemilik usaha yang diminta diterima atau tidak ini juga mesti menjadi perhatian, karna hal ini sangat mengganggu membuat ketakutan dikalangan dunia usaha, pendidikan dan banyak kalagangan lainya terlebih menimbulkan ketidaknyamanan dalam bermasyarakat”, ucapnya.

“Banyak contoh lainya yang tidak dapat kita ungkapkan secara gamblang karena secara sisi hukum positif harus memiliki alat bukti yang kuat, namun karna ini adalah ormas yang bebas berserikat selama tidak menyimpang dari aturan-aturan tidak masalah. Tapi banyak terjadi penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan kurangnya alat bukti yang kuat pada norma dan etika bermasyarakat yang dilanggar hal inilah yang dicoba pemerintah untuk menata melalui instrument perda ini kedepanya”, urainya.

“Lahirnya Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini bukan untuk membatasi ruang gerak ormas, bukan malah untuk membubarkan ormas tapi agar tertib sesuai dengan tujuan ormas itu sendiri saat didirikan”, katanya lagi.

Saat ditanyakan tentang progress lanjutan dari kegiatan Pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini keterangan Zulfi Mursal kepada awak media.

“Anggota Pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan telah mendatangi Kemendagri pada Rabu (14/07/2020) lalu, disana diberikan bahan-bahan dalam penyusunan materi. Sudah ada juga agenda kita untuk kedaerah-daerah untuk melihat situasi dan kondisi ormas di daerah tertentu melalui rekomendasi Kesbangpol. Untuk sebagai bahan perbandingan kita juga akan dijadwalkan mendatangi daerah diluar Provinsi Riau ada 2 pilihan anata Kalbar atau NTB, dan terakhir kita baru akan masuk ke materi, disini kita membuka seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat dari sisi manapun baik dari sisi akademi, pengusaha, peneliti, penggiat pendidikan dan komponen masyarakat lainya untuk memberikan masukan kepada kami demi kesempurnaan muatan raperda pansus ini”, tutupnya.(tetiguci)