PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR MENITIK BERATKAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) & INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

banner 160x600

riaubertuah.id

PEKANBARU, riaubertuah.id - Senin (20/07/2020) DPRD Provinsi Riau Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Povinsi Riau Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerh Tahun Anggaran 2019.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H.Zukri Misran bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar dan didampingi Sekwan DPRD Provinsi Riau Muflihun.

Waktu masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya sangat dibatasi sehingga saat di beri waktu pertama kali Fraksi Partai Golkar dalam membacakan pandangan umumnya nyaris hanya point-point penting saja, sehingga awak media riaubertuah.id berusaha minta penjelasan kepada Sekretaris Fraksi Partai Golkar H.Parisman Ikwan terkait hal tersebut.
“Begini ada 4 poin penting yang menjadi sorotan kami di Fraksi Partai Golkar”, kata pria bertubuh jangkung ini.

“Baiklah, bisa dijelaskan disini yakni pertama; kami menyoroti tentang kemiskinan, kedua; dampak dari pandemi Covid19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung, ketiga; Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan yang terakhir mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, ungkapnya panjang lebar.
PAD merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki dan semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin mandiri daerah secara finansial dalam membiayai pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Ok, mari kita lihat realisasi PAD tahun 2019 mengalami penurunan, terutama pada penerimaan pajak daerah tahun 2019 menurun sebesar Rp.86.236.437.088,37 ( 2,80%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun sebesar Rp.13.695.708.144,61 (10,36) dibandingkan Tahun 2018”, sambung Ketua Komisi IV ini.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar berharap dengan adanya besaran jumlah penurunan yang terjadi, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang bersifat strategis oleh pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan PAD untuk kedepannya”, Ujarnya lagi.
Untuk kedepannya alokasi anggaran dalam upaya mengentaskan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi dalam rangka peningkatan lebih tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Terutama sekali dalam peningkatan progam di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi .

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini penjelasan Parisman Ikhwan sore itu.

“Sekarang kita bicara tentang IPM sebagaimana diketahui adalah merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan juga IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah”, urainya.

“Yang patut kita garis bawahi disini IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)”, terang Iwan.

Pada Kamis (16/07/2020) lalu, telah di gelar Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutanya telah menyampaikan bahwa memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.
Gubernur Riau Syamsuar mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan DPRD Provinsi Riau agar dalam menyusun perubahan APBD Tahun 2020 yang masih dalam situasi Pandemi Covid19 agar terlebih dahulu memprioritaskan belanja terkait penanganan Pandemi Covid19.
Serta menyelengarakan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.(tetiguci)