KETUA PANSUS RAPERDA PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ZULFI MURSAL S.H., PANGGIL KESBANGPOL DAN BIRO HUKUM PROVINSI RIAU

banner 160x600

riaubertuah.id

PEKANBARU, RIAUBERTUAH.ID – Panitia Khusus Rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan telah terbentuk pada saat Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian jawaban fraksi atas pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (POK) pada Rabu (17/06/2020) lalu, Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto S.E., dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

Pansus ini beranggotakan 15 orang terdiri dari Ketua Zulfi Mursal S.H., dari Fraksi PAN sekaligus anggota Komisi I, Wakil Ketua Markarius Anwar S.T., M.Sc., dari Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi I, Sekretaris Iwandi S.H., M.H., yang juga merupakan Sekretaris Komisi I. Sedangkan anggota-anggota pansus raperda ini terdiri dari Yulius S.Si, dari Fraksi Golkar, Hj.Sulastri A. S.Sos., M.H., dari Fraksi Golkar, Suyadi. S.p., dari Fraksi PDI-P, H.Agung Nugroho S.E., dari Fraksi Demokrat, Tumpal Hutabarat S.E., M.M., dari Fraksi Demokrat, Ust. H.Suhaidi M.Ag., M.Pdi., dari Fraksi Gerindra, H.Marwan Yohanis S.H., M.H., dari Fraksi Gerindra, H.Sofyan Siroj Abdul Wahab Lc. M.M., dari Fraksi PKS, Ir.H.Sahidin dari Fraksi PAN, H.Ade Agus Hertanto S.Sos., dari Fraksi PKB, H.Muhammad Arfah M.Si., dari Fraksi Gabungan PPP-Nasdem & Hanura, terakhirAli Rahmat Harahap S.E., juga dari Fraksi Gabungan PPP-Nasdem & Hanura.

Sebagai Ketua Pansus Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Zulfi Mursal S.H., telah membuat agenda rapat tahap awal untuk mengumpulkan data mengenai ormas-ormas yang ada di wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memang sesuai dengan tupoksinya.

“Ini merupakan agenda rapat pertama panitia khusus tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kami memanggil Kesbangpol dan Biro Hukum Provinsi Riau untuk membahas hal-hal yang dirasa perlu terhadap pasal-pasal yang nantinya akan melekat di dalam raperda tersebut”, kata Zulfi kepada awak media Rabu (25/06/2020).

“Kami ingin meminta data jumlah ormas-ormas yang ada di Provinsi Riau yang tadi sudah terjawab ada sekitar 157 ormas yang terdaftar di Kesbangpol dari berbagai macam bidang keagamaan, kepemudaaan dan kemasyarakatan”, ungkap Zulfi lagi.

“Penggodokan Perda dalam Pansus ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar banyak proses yang harus kita jalani seperti ada dua kali kunjungan keluar daerah untuk observasi dan konsultasi dan satu kali kunjungan didalam daerah kami tentu membutuhkan pendampingan dari Kesbangpol dan Biro Hukum juga tentunya”, lanjut Zulfi.

Diharapkan kedepanya khazanah Raperda ini akan menjadi barometer bagi seluruh ormas-ormas yang ada di Provinsi Riau.

1593138560-RiauBertuah co-SUSASANA RAPAT PANSUS PERDA  POK

Perlu diketahui disini bahwa Indonesia baru Kota Malang yang memiliki peraturan daerah khusus tentang organisasi kemsyarakatan , dirasa perlu kedepanya Provinsi Riau sebagai negri bermarwah membuat kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib lagi di negri melayu dengan kehadiran Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan .

Dalam memimpin rapat Ketua Pansus Zulfi Mursal S.H., mempersilahkan dari Kesbangpol untuk memberikan pendapat sesuai tupoksinya, sedianya Kaban Kesbangpol Kaharudin akan turut hadir namun sayang setelah mengikuti rapat bersama gubri beliau berhalangan hadir karena sakit kemudian digantikan oleh Lil Fadly Jamil S.Stp., Kepala Bidang IV Ketahanan Ekonomi, Budaya Agama dan Kemasyarakatan.

“Masukan dari kami Kesbangpol Provinsi Riau raperda ini jangan sampai bertentangan dengan perda diatasnya, karena perda ini merupakan pilot project perta di Indonesia dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan”, kata Fadly.

“Kami mohon perhatian juga untuk anggaran yang diberikan kepada Kesbangpol yang saat ini berjumlah hanya sektar Rp.300.000.000,- saja mohon dipertimbangkan agar bisa di bahas juga di pansus ini untuk ditambah”, imbuh Kabid Ketahanan Ekonomi, Budaya Agama dan Kemasyarakatan

Selanjutnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elly Wardhani S.H., M.H., ini memberi masukan tentang pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam penyusunan raperda ini.

“Kami menyarankan agar perda ini dibahas per pasal saja agar mempermudah dalam hal menyikapi pembahasan isinya lebih lanjut, dan OPD mampu bertanggung jawab untuk petunjuk pelaksanaan (juklak)nya”, kata Elly Wardhani.

Pimpinan Rapat juga memberiakan kesempatan waktu bagi para anggota pansus Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang hadir saat rapat pertama ini untuk memberikan masukan, anggota yang terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiranya adalah H.Muhammad Arfah M.Si., dari Fraksi Gabungan PPP-Nasdem & Hanura, kemudian Ust. H.Suhaidi M.Ag., M.Pdi., dari Fraksi Gerindra, selanjutnya Demokrat, Tumpal Hutabarat S.E., M.M., dari Fraksi Demokrat, terakhir H.Sofyan Siroj Abdul Wahab Lc. M.M., dari Fraksi PKS.

Adalah hal yang menarik yang disampaikan oleh Demokrat, Tumpal Hutabarat S.E., M.M., dari Fraksi Demokrat, terkait memeberi masukan dalam pembahasan raperda ini.

“Tolong juga diberikan data terkait ormas-orams yang berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu yang pertama, yang kedua berikan informasi juga ormas-ormas didirikan hanya untuk menjalankan propasal dan terakhir isi perda ini membahas juga tentang pengawasan ormas-ormas yang sudah ada dan terdaftar di Kesbangpol”, ungkap anggota legislatif yang berprofesi sebagai pengusaha dibidang kontraktor dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan di perusahaan-perusahaan migas.

Terakhir kita semua berharap setelah disahkanya Perda ini dapat menjadi acuan untuk instrumen penting dalam mengantisipasi dini sebagai upaya pencegahan agar tidak ada ormas di Provinsi Riau yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Teti Guci)