FRAKSI PARTAI PDIP- SOROTI BANTUAN HIBAH RUMAH IBADAH YANG MINIM DAN BANTUAN LEGIUN VETERAN YANG SANGAT NELANGSA

banner 160x600

riaubertuah.id

PEKANBARU, Riaubertuah.id-Dengan semangat membara Almainis Spd. Berjalan menuju podium yang telah disediakan di ruang rapat paripurna DPRD Riau Senin (20/07/2020) setelah Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PDI-P H.Zukri yang memimpin rapat paripurna mempersilahakan juru bicara Fraksi Partai PDI-P untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Tiba-tiba ditengah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Povinsi Riau Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerh Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna yang senyap itu Almainis Spd, meneriakan yel-yel merdeka, merdeka, merdeka sepertinya kita terbawa kepada suasana semangat pahlawan perjuangan kala membela sang merah putih agar tetap berkibar hampir 72 tahun yang lalu.

Siang itu Rapat Paripura dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar dan didampingi Sekwan DPRD Provinsi Riau Muflihun.

Awak media riaubertuah.id mendapatkan waktu untuk penjelasan terkait paparan yang disampaiakan juru bicara Fraksi Partai PDIP di mimbar podium tadi.

“Waktu yang singkat hingga Kami harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin agar hadirin memahami apa yang kami sampaikan terkait Pandangan Umum dari Kami”, kata Almainis anggota Komisi IV DPRD Riau.

Saat ditanya poin apa saja yang menjadi perhatian Fraksi Partai PDI-P ini keterangannya.
“Disini sebenarnya ada dua poin yang Kami soroti pertama; tentang hal keberpihakan Pemprov kepada Kelompok Masyarakat di Bidang Keagamaan mesti dipertanyakan terutama perhatian kepada Rumah Ibadah, Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan Bantuan Hibah Uang pada tahun anggaran 2019 hanya diterima oleh 2 Masjid selain Masjid Raya An-Nur”, ucapnya.

“Kita ne orang Riau kan, bahwa Riau sebagai pusat Budaya Melayu yang sangat erat kaitannya dengan Masjid sebagai pusat kegiatan dan peradaban tentu memiliki ribuan Masjid yang membutuhkan kehadiran Pemerintah Provinsi sebagai Stimulan dalam pembanguan rumah ibadah ini, jika ada regulasi lain yang menghambat terkait bantuan Hibah ini perlu kiranya dicarikan jalan keluar, tolonglah beri penjelasanya”, sambungnya lagi.

“Hal Kedua Kami menitik beratkan perhatian yakni; Pada Belanja Bantuan Sosial khususnya bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga atau Masyarakat dari jumlah realisasi Rp. 11,2 Milyar, Fraksi PDI Perjuangan sangat merasa prihatin dengan jumlah besaran bantuan yang diterima oleh individu Anggota Perintis Kemerdekaan”, ungkap wanita bertubuh mungil ini.

“Saya tak sampai hati, sangat tidak layak rasanya kami sampaikan Besaran Angka ini di hadapan Sidang Paripurna yang terhormat ini, Kami menilai sebagai Para Perintis dan Legiun Pejuang Kemerdekaan tidak sepantasnya Pemprov mengalokasikan bantuan yang dirasa sangat tidak rasional dengan pengorbanan, perjuangan dan jasa yang telah mereka berikan”, sambungnya.

“Bahkan jika tidak ada ketentuan – ketentuan lain yang menjadi penghalang Fraksi PDI Perjuangan meminta agar ke depannya lebih ditingkatkan lagi jumlah dan realisasinya sekaligus kami meminta penjelasannya terkait hal ini”, tutupnya.

Pada Kamis (16/07/2020) lalu, telah di gelar Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutanya telah menyampaikan bahwa memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

Gubernur Riau Syamsuar mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan DPRD Provinsi Riau agar dalam menyusun perubahan APBD Tahun 2020 yang masih dalam situasi Pandemi Covid19 agar terlebih dahulu memprioritaskan belanja terkait penanganan Pandemi Covid19.

Serta menyelengarakan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.(tetiguci)